Gambar Ilustrasi Bongkar Biaya Pembuatan SBU: Rahasia Anggaran Sertifikasi Jasa Konstruksi 2025!

Di tengah persaingan proyek infrastruktur yang makin ketat, Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah kunci utama untuk masuk ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta. Tanpa SBU, perusahaan konstruksi tidak akan bisa mendaftar ke LPSE atau masuk dalam lelang proyek strategis nasional.

Namun, banyak pengusaha pemula dan UKM konstruksi masih bingung soal komponen dan rincian biaya pembuatan SBU. Ketidaktahuan ini bisa berakibat pada pembengkakan anggaran dan bahkan penolakan permohonan oleh LPJK.

Studi kasus: proyek gagal tender karena SBU tidak sesuai

PT Barutama Konstruksi sempat kalah tender dalam pengadaan bangunan puskesmas di Kalimantan Tengah tahun lalu. Salah satu alasannya: SBU yang dimiliki ternyata belum diperbarui ke sistem OSS RBA dan belum sesuai klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru. Padahal perusahaan sudah habiskan biaya lebih dari Rp30 juta ke pihak ketiga.

Tren digitalisasi pengurusan SBU dan implikasi biayanya

Sejak berlakunya OSS RBA dan aplikasi SIJK dari LPJK, proses SBU menjadi lebih digital, terstandarisasi, dan terpantau. Namun, di balik kemudahan itu ada beberapa biaya tersembunyi, mulai dari jasa konsultan, pelatihan personel SKK, hingga biaya asosiasi yang wajib.

Memahami seluruh struktur biaya ini jadi hal krusial agar pengusaha tidak lagi “terjebak” pada praktik percaloan yang sering kali overprice.

Baca Juga

• Rahasia Sukses Tender: Sertifikasi Badan Usaha yang Bikin Omset Naik 47%!
• Apa itu Sertifikat Profesi BNSP KLASTER PEMERIKSAAN INFORMASI KEUANGAN?

Rincian Biaya Pembuatan SBU yang Perlu Anda Ketahui

Biaya pendaftaran dan legalisasi OSS RBA

Untuk mendapatkan SBU, proses diawali dari pendaftaran badan usaha melalui OSS RBA (oss.go.id). Tidak ada biaya administrasi dari negara untuk pendaftaran ini. Namun, pengusaha perlu memastikan semua dokumen legal seperti NIB, KBLI, dan izin lokasi sudah lengkap agar proses lancar.

Biaya keanggotaan asosiasi jasa konstruksi

Setiap badan usaha yang mengajukan SBU wajib menjadi anggota asosiasi yang terdaftar di LPJK. Contohnya adalah GAPEKSINDO, INKINDO, dan lainnya. Biaya keanggotaan bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta tergantung asosiasi dan tingkat klasifikasi usaha (Kecil, Menengah, Besar).

Biaya sertifikasi SKK (Subklasifikasi dan Kualifikasi)

Personil usaha yang akan menjadi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai klasifikasi usahanya. Biaya pengurusan SKK per orang bisa berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp7 juta tergantung skema dan jumlah unit kompetensi.

Simulasi biaya:

• PJT 1 orang: Rp5.000.000
• PJB 2 orang: Rp10.000.000
• Total untuk personil SKK: Rp15.000.000

Biaya layanan konsultan atau penyedia jasa SBU

Banyak perusahaan memilih menggunakan jasa konsultan pengurusan SBU untuk efisiensi waktu. Biaya jasa ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp25 juta tergantung paket layanan dan tingkat kesulitan berkas.

Beberapa penyedia seperti sbu-konstruksi.com bahkan menyediakan paket bundling SKK + Asosiasi + SBU resmi dengan harga lebih kompetitif dan transparan.

Baca Juga

• Klasifikasi Jasa Konstruksi: Kunci Strategis Memasuki Tender Besar Pemerintah
• Apa itu Sertifikat Profesi BNSP Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang-Barang Umum (General Cargo)?

Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Biaya SBU

Tingkat klasifikasi dan subklasifikasi usaha

SBU untuk perusahaan kecil jelas lebih murah dibanding SBU untuk badan usaha menengah atau besar. Selain itu, jumlah subklasifikasi yang diajukan (misal: pekerjaan gedung + pekerjaan jalan) juga akan memengaruhi biaya karena butuh SKK lebih banyak.

Domisili usaha dan akses ke lembaga sertifikasi

Perusahaan yang berdomisili di daerah terpencil atau luar pulau Jawa biasanya harus menanggung biaya tambahan untuk pelatihan daring, pengiriman dokumen, atau akomodasi asesor SKK. Hal ini secara tidak langsung membuat biaya pembuatan SBU lebih mahal.

Perubahan regulasi dari LPJK atau Kementerian PUPR

LPJK kerap mengeluarkan update peraturan teknis soal dokumen, batas waktu, dan validasi sistem. Ketidaksiapan menghadapi perubahan ini bisa menyebabkan revisi berulang yang akhirnya memicu tambahan biaya administratif.

Kualitas dan kelengkapan dokumen awal

Banyak biaya pengulangan atau penalti justru muncul karena dokumen seperti kontrak kerja, laporan pajak, atau dokumen teknis tidak lengkap. Pastikan semua data telah diverifikasi sebelum proses dimulai untuk menghindari tambahan biaya tak terduga.

Baca Juga

• Cara Cek Kualifikasi Jasa Konstruksi: Panduan Wajib Sebelum Proyek Dimulai
• Apa itu Sertifikat Profesi BNSP SKEMA SERTIFIKASI 2nd COOK?

Cara Efisien Mengurangi Biaya Pengurusan SBU

Gunakan jasa resmi dengan review positif

Daripada menggunakan jalur tidak resmi atau pihak tidak bertanggung jawab, sebaiknya cari penyedia layanan SBU yang telah memiliki reputasi baik. Situs seperti sbu-konstruksi.com menyediakan layanan konsultasi gratis sebelum pengurusan dimulai.

Manfaatkan program subsidi atau pelatihan kolektif

Beberapa asosiasi menyediakan subsidi atau program pelatihan kolektif SKK untuk anggotanya. Dengan ikut dalam kelompok, biaya pelatihan dan sertifikasi bisa ditekan hingga 30% lebih murah.

Persiapkan seluruh dokumen sejak awal

Dokumen seperti kontrak proyek 3 tahun terakhir, laporan pajak, dan SK pengangkatan personel harus disiapkan dari awal. Proses SBU bisa molor jika data ini belum siap, dan beberapa jasa pengurusan bahkan mengenakan penalti karena keterlambatan dokumen.

Baca Juga

• Apa itu Sertifikat Profesi BNSP Kepala Bagian Pinjaman/Pembiayaan?

Langkah-Langkah Praktis untuk Memulai Proses Pembuatan SBU

Audit internal kesiapan badan usaha

Lakukan audit sederhana untuk memeriksa apakah perusahaan sudah memiliki personel SKK, proyek terdokumentasi, laporan keuangan, dan struktur organisasi sesuai standar LPJK. Hal ini akan mempercepat proses saat pengajuan SBU.

Hubungi konsultan atau asosiasi terpercaya

Diskusikan kebutuhan dan tujuan pengurusan SBU dengan konsultan yang memahami sistem OSS RBA dan LPJK terbaru. Hindari jasa abal-abal yang hanya mengandalkan sistem “tembak” dan tidak memberikan kejelasan proses.

Ajukan SKK terlebih dahulu jika belum dimiliki

SBU tidak bisa diterbitkan jika PJT dan PJB tidak memiliki SKK aktif. Maka pastikan proses SKK selesai terlebih dahulu, minimal 2–3 minggu sebelum pengajuan SBU dilakukan.

Verifikasi semua dokumen ke SIJK LPJK

Setelah data siap, unggah dan verifikasi melalui sistem SIJK LPJK. Pantau status berkas secara berkala, dan segera lengkapi jika ada catatan dari verifikator.

SBU Bukan Sekadar Sertifikat, tapi Aset Legal Jangka Panjang

Biaya pembuatan SBU memang tidak kecil, tapi ini adalah investasi legalitas dan kepercayaan pasar. Dengan SBU, sebuah badan usaha jasa konstruksi bisa masuk ke berbagai peluang proyek besar, baik pemerintah maupun swasta, dengan kredibilitas tinggi.

Hindari pengurusan secara serampangan yang bisa berujung gagal lelang atau sanksi dari LPJK. Sebaliknya, susun strategi dari awal, siapkan dokumen secara teliti, dan percayakan prosesnya ke pihak yang ahli dan berizin.

Ingin biaya SBU lebih transparan dan proses lebih cepat? Gunakan layanan profesional dari sbu-konstruksi.com yang telah membantu ratusan badan usaha di seluruh Indonesia mendapatkan SBU resmi dan terverifikasi LPJK. Konsultasi gratis, harga jelas, dan layanan menyeluruh dari SKK hingga selesai!