Peran Pemerintah dalam Mendukung Implementasi ISO 22000 di Negara Berkembang

Gambar Ilustrasi Peran Pemerintah dalam Mendukung Implementasi ISO 22000 di Negara Berkembang

Baca Juga

Mengapa Keamanan Pangan Bukan Hanya Urusan Pabrik?

Bayangkan ini: sebuah produk makanan lokal dari sebuah negara berkembang akhirnya berhasil menembus pasar ekspor premium di Eropa. Rasa yang autentik dan kemasan yang menarik berhasil memikat importir. Namun, sebelum sempat merayakan kesuksesan, kabar buruk datang. Produk tersebut ditarik dari peredaran karena ditemukan kontaminan yang melebihi batas aman. Kerugian finansialnya besar, tetapi yang lebih parah adalah hilangnya kepercayaan yang membutuhkan waktu tahunan untuk dibangun kembali. Cerita seperti ini bukan fiksi; ini adalah realitas pahit yang sering terjadi ketika rantai pasok pangan tidak dikelola dengan sistem yang kokoh.

Di sinilah standar internasional seperti ISO 22000 berperan sebagai "panduan hidup" untuk sistem manajemen keamanan pangan. Ia menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencegah bahaya di setiap titik dalam rantai makanan. Namun, bagi banyak pelaku usaha, terutama UMKM di negara berkembang, implementasi ISO 22000 terasa seperti mendaki gunung tanpa pemandu. Biaya konsultan, kompleksitas dokumentasi, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten sering menjadi penghalang besar. Lalu, di tengah kesenjangan antara keharusan berstandar global dan keterbatasan kapasitas lokal, di manakah posisi pemerintah? Apakah mereka hanya menjadi regulator yang memberi hukuman, atau bisa bertransformasi menjadi fasilitator dan katalisator?

Baca Juga

Memahami Tantangan yang Menghadang di Lapangan

Sebelum membahas peran pemerintah, kita perlu jujur melihat medan yang sesungguhnya. Implementasi ISO 22000 di negara berkembang bukan sekadar urusan teknis, melainkan sebuah tantangan sistemik yang multidimensi.

Kesenjangan Sumber Daya dan Persepsi

Bagi banyak pelaku usaha, sertifikasi ISO kerap dipandang sebagai "beban biaya" tambahan, bukan sebagai "investasi" yang akan menguntungkan bisnis dalam jangka panjang. Persepsi ini muncul karena terbatasnya pemahaman tentang bagaimana sistem manajemen yang baik justru dapat menghemat biaya dengan mencegah recall produk, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, akses terhadap konsultan yang kompeten dan terjangkau masih sangat terbatas di daerah-daerah. Saya pernah mendampingi sebuah UKM pengolahan ikan asin yang hampir menyerah karena merasa dokumentasi yang diminta oleh konsultan terlalu rumit dan tidak praktis untuk skala usaha mereka.

Infrastruktur Pendukung yang Masih Terfragmentasi

Keamanan pangan adalah sebuah rantai yang kuatnya ditentukan oleh mata rantai terlemah. Sebuah pabrik pengolahan susu mungkin sudah menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dengan baik, tetapi bagaimana dengan peternak sapi perahnya? Apakah mereka memiliki pengetahuan tentang penggunaan antibiotika yang benar? Apakah transportasi dari peternak ke pabrik menjamin suhu yang aman? Seringkali, upaya perusahaan besar "terdampar" karena infrastruktur pendukung di hulu dan hilir belum memadai. Pemerintah memiliki peran krusial dalam membangun infrastruktur fisik (seperti cold chain) dan non-fisik (seperti sistem traceability) yang terintegrasi.

Ekosistem Sertifikasi yang Belum Solid

Kredibilitas sertifikasi ISO 22000 sangat bergantung pada kredibilitas lembaga sertifikasinya sendiri. Di beberapa negara berkembang, masih ditemukan praktik "sertifikasi instan" atau lembaga yang tidak diakui secara internasional. Hal ini justru berbahaya karena menciptakan ilusi keamanan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap lembaga sertifikasi yang beroperasi, memastikan mereka memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kerjasama dengan badan akreditasi nasional dan internasional adalah kunci untuk membangun kepercayaan global terhadap sertifikat yang diterbitkan di dalam negeri.

Baca Juga

• Sertifikat Kompetensi Listrik: Panduan SBU Konstruksi 2025

Strategi Pemerintah sebagai Katalisator Perubahan

Lantas, langkah konkret seperti apa yang dapat diambil pemerintah untuk beralih dari regulator pasif menjadi katalisator aktif? Berdasarkan pengamatan di beberapa negara yang mulai berhasil, peran pemerintah dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk intervensi yang smart dan sustainable.

Membangun Regulasi yang Mendukung, Bukan Menghambat

Regulasi seringkali menjadi titik awal. Pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ISO 22000 ke dalam regulasi keamanan pangan nasional. Ini bukan berarti mewajibkan sertifikasi untuk semua, tetapi membuat kerangka regulasi yang selaras (harmonized) dengan standar internasional. Misalnya, dengan mengadopsi konsep HACCP dalam peraturan tentang industri pangan tertentu. Selain itu, pemerintah dapat menyederhanakan proses perizinan usaha bagi perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 22000, sebagai bentuk insentif konkret. Informasi tentang keselarasan regulasi ini dapat dipelajari melalui platform seperti OSS RBA yang menjadi pusat informasi perizinan berusaha.

Program Pendampingan dan Subsidi yang Tepat Sasaran

Bantuan teknis adalah kebutuhan paling krusial. Pemerintah, melalui kementerian terkait atau bekerja sama dengan asosiasi industri, dapat meluncurkan program pendampingan massal bagi UMKM pangan. Program ini bisa berupa pelatihan membangun sistem dokumentasi sederhana, audit internal, dan persiapan sertifikasi. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran "extension officer" atau pendamping dari pemerintah yang memahami konteks lokal jauh lebih efektif daripada sekadar menyediakan modul pelatihan yang kaku. Untuk skala yang lebih besar, skema subsidi parsial atau insentif pajak untuk biaya konsultasi dan sertifikasi pertama kali dapat menjadi stimulus yang powerful.

Memperkuat Kapasitas SDM dan Lembaga Lokal

Ketergantungan pada konsultan asing atau mahal tidak akan berkelanjutan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam membangun talenta lokal yang kompeten. Ini bisa dilakukan dengan mendorong integrasi kurikulum keamanan pangan dan sistem manajemen di perguruan tinggi vokasi. Selain itu, pengakuan terhadap sertifikat kompetensi kerja untuk profesi seperti auditor internal keamanan pangan, ahli HACCP, atau manajer keamanan pangan akan menciptakan pasar SDM yang profesional. Pemerintah juga dapat mendukung lembaga pelatihan dan sertifikasi lokal untuk mendapatkan akreditasi internasional, sehingga meningkatkan kredibilitas dan daya saingnya.

Baca Juga

• Syarat Tender Proyek: Panduan Lengkap SBU dan Kepatuhan LPJK

Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Adopsi Standar

Dukungan tidak berhenti pada level kebijakan dan pelatihan. Pemerintah memiliki kekuatan untuk menciptakan "lingkungan" di mana penerapan standar menjadi sebuah keharusan dan sekaligus keunggulan kompetitif.

Mendorong Permintaan Pasar melalui Pengadaan Publik

Salah satu alat paling efektif yang dimiliki pemerintah adalah kekuatan pembeliannya (government procurement). Pemerintah dapat mensyaratkan sertifikasi keamanan pangan (seperti ISO 22000 atau setara) untuk produk-produk pangan yang dibeli untuk program seperti bantuan sosial, makanan sekolah, atau layanan instansi pemerintah. Kebijakan ini akan menciptakan pasar yang pasti (assured market) bagi produsen yang sudah berstandar, sekaligus mendorong produsen lain untuk segera berbenah. Ini adalah bentuk dukungan yang langsung menyentuh permintaan (demand-pull strategy).

Fasilitasi Akses ke Pasar dan Informasi

Pemerintah dapat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan produsen berstandar dengan pasar yang lebih luas. Misalnya, dengan membuat platform pemasaran atau direktori online khusus untuk produk pangan yang telah tersertifikasi. Diplomasi ekonomi melalui kerja sama bilateral untuk saling pengakuan (mutual recognition) terhadap sistem inspeksi dan sertifikasi juga sangat vital untuk membuka pintu ekspor. Transparansi informasi, seperti pelaporan hasil pengawasan keamanan pangan secara rutin, juga membangun budaya kehati-hatian dan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar.

Membangun Jejaring dan Kolaborasi Multi-Pihak

Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Peran sebagai fasilitator kolaborasi antara pelaku usaha, asosiasi industri, lembaga konsumen, akademisi, dan organisasi internasional (seperti FAO atau WHO) menjadi sangat penting. Forum-forum diskusi reguler, konsorsium riset untuk mengatasi masalah spesifik lokal, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya keamanan pangan adalah contoh konkretnya. Kolaborasi ini memastikan bahwa implementasi ISO 22000 tidak sekadar untuk mencantumkan logo pada kemasan, tetapi benar-benar menyatu dengan budaya industri pangan nasional.

Baca Juga

• Serkom Ketenagalistrikan: Panduan Lengkap Syarat dan Cek SBU

Dari Kebijakan ke Piring: Sebuah Perjalanan Bersama

Implementasi ISO 22000 di negara berkembang adalah sebuah marathon, bukan sprint. Ia membutuhkan konsistensi, komitmen, dan yang terpenting, kolaborasi. Pemerintah memegang peran sentral sebagai arsitek sistem, fasilitator sumber daya, dan penjaga gerbang kredibilitas. Ketika regulasi yang smart bertemu dengan program pendampingan yang empatik, dan diperkuat oleh insentif pasar yang nyata, maka adopsi standar keamanan pangan akan bergerak dari sekadar kewajiban kompliansi menjadi budaya dan keunggulan kompetitif.

Pada akhirnya, tujuan dari semua upaya ini adalah satu: memastikan setiap makanan yang sampai ke piring konsumen, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, aman dan terjamin kualitasnya. Ini adalah fondasi tidak hanya untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk ketahanan ekonomi dan reputasi bangsa. Bagi Anda pelaku usaha di bidang konstruksi yang juga berkontribusi dalam membangun infrastruktur industri pangan—mulai dari pabrik, gudang penyimpanan, hingga pasar—memahami ekosistem standar ini juga penting. Untuk mendukung proyek Anda dengan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi, kunjungi jakon.info. Karena membangun negeri yang tangguh dimulai dari fondasi yang kuat, termasuk fondasi keamanan pangan kita.