Dalam artikel ini, kami akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8, peran, manfaat, syarat, dan cara memeriksanya. Dapatkan informasi lengkap di sini.

Baca Juga: Panduan ISO 45001 di Manufaktur dan Industri: Langkah-langkah Implementasi yang Efektif

SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8

SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) adalah bukti kompeten dan kemampuan kerja tenaga ahli bidang jasa pelaksana konstruksi (Kontraktor), jasa pengawas konstruksi (Konsultan). SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Jasa Konstruksi dan kontraktor yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA / SKT mengalami TRANSISI selama tahun 2021.

Dan bagi perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jasa Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Salah satu standar perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) di bidang jasa konstruksi adalah SKK Konstruksi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Baca Juga: Pentingnya Panduan ISO 45001 di Kesehatan dan Layanan Kesehatan - Keamanan dan Kesehatan Kerja yang Utama

Apa itu SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8?

SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8 adalah sebuah sertifikat kompetensi kerja yang sangat penting dalam industri konstruksi. Ini merupakan bukti bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang tinggi dalam bidang hidrografi lepas pantai. Hidrografi lepas pantai adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan survei dan pemetaan dasar laut di perairan lepas pantai.

Sertifikat ini menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki pengetahuan mendalam tentang metode survei laut, penggunaan peralatan khusus, dan pemahaman yang baik tentang geologi dan topografi bawah laut. Dengan sertifikat ini, seseorang diakui sebagai ahli dalam mengumpulkan data hidrografi yang penting untuk proyek konstruksi di perairan lepas pantai.

Keberadaan SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 sangat vital dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan proyek konstruksi di perairan lepas pantai. Pemegang sertifikat ini memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan survei dasar laut, yang merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proyek konstruksi lepas pantai. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam perencanaan proyek lebih lanjut.

Jadi, SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 adalah sertifikat yang sangat penting untuk individu yang bekerja dalam industri konstruksi di perairan lepas pantai. Ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kompetensi mereka, tetapi juga memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan dengan lancar dan aman.

Baca Juga: Panduan ISO 45001 di Keuangan dan Perbankan: Memastikan Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Karyawan

Tugas dan Tanggung Jawab

Seorang pemegang SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam industri konstruksi lepas pantai. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Melakukan Survei Dasar Laut

Salah satu tugas utama pemegang sertifikat ini adalah melakukan survei dasar laut. Mereka harus menggunakan peralatan khusus untuk mengumpulkan data tentang topografi dasar laut, termasuk kedalaman, kontur, dan struktur bawah laut lainnya. Data ini sangat penting dalam perencanaan proyek konstruksi di perairan lepas pantai.

2. Memastikan Keakuratan Data

Pemegang SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan data yang mereka kumpulkan. Mereka harus melakukan kalibrasi peralatan mereka secara teratur dan memastikan bahwa hasil survei adalah representasi yang akurat dari kondisi bawah laut.

3. Merencanakan Proyek Survei

Mereka juga harus merencanakan proyek survei dasar laut dengan cermat. Ini melibatkan pemilihan lokasi survei, perencanaan rute survei, dan penggunaan peralatan yang sesuai. Semua ini harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan proyek konstruksi yang akan datang.

4. Kerjasama Tim

Pemegang sertifikat ini sering bekerja dalam tim dengan berbagai profesional lain, termasuk insinyur konstruksi, geologis, dan ahli lainnya. Mereka harus dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan proyek.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang luas ini, pemegang SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 memainkan peran kunci dalam kesuksesan proyek konstruksi lepas pantai. Keahlian mereka dalam survei dasar laut membantu mengurangi risiko dan memastikan keberlanjutan proyek.

Baca Juga: Pentingnya Panduan ISO 45001 di Industri Sistem Pengendalian Pencemarani - Keamanan dan Kesehatan Kerja untuk Lingkungan yang Lebih Bersih

Keuntungan Memiliki SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8

Memiliki SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8 memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam industri konstruksi. Berikut adalah beberapa keuntungan utama:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi

Dengan sertifikat ini, individu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang hidrografi lepas pantai. Ini membantu mereka menjadi ahli yang lebih kompeten dan dapat diandalkan dalam pekerjaan mereka.

2. Sebagai Pengakuan dan Bukti Resmi

SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 adalah pengakuan resmi atas kemampuan seseorang dalam survei dasar laut. Ini merupakan bukti bahwa seseorang telah menjalani pelatihan dan uji kompetensi yang ketat dan dapat diandalkan dalam pekerjaannya.

3. Digunakan untuk Mendapatkan Jabatan Tertentu

Sertifikat ini sering kali diperlukan untuk mendapatkan jabatan tertentu dalam industri konstruksi lepas pantai. Ini termasuk posisi seperti PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha), PJSKBU (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha), dan PJTBU (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha).

4. Dokumen Persyaratan Pembuatan SBU

SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 juga merupakan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan SBU (Sertifikat Badan Usaha). Dengan memiliki sertifikat ini, perusahaan konstruksi dapat memenuhi persyaratan perizinan mereka dengan lebih mudah.

5. Dokumen Persyaratan Lelang Proyek Konstruksi

Banyak proyek konstruksi lepas pantai melibatkan proses lelang. Dalam proses ini, pemegang SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Jenjang 8 sering kali harus menunjukkan sertifikat ini sebagai bagian dari persyaratan lelang. Ini membantu mereka bersaing dengan lebih baik dalam mendapatkan proyek konstruksi.

Baca Juga: Panduan ISO 45001 di Industri Pengembangan Ekowisata: Langkah-langkah untuk Keselamatan dan Kesejahteraan

Daftar Jabatan Kerja, Klasifikasi, dan Sub Klasifikasi SKK Konstruksi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi Ahli terdiri dari; Jenjang 7, 8, dan 9

Kualifikasi Teknisi atau Analis terdiri dari; Jenjang 4, 5, dan 6

Kualifikasi Operator terdiri dari; Jenjang 1, 2, dan 3

Penetapan kualifikasi tenaga kerja dilakukan melalui proses sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP yang terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK.

Baca Juga: Pentingnya Panduan ISO 45001 di Industri Teknologi Penyimpanan Energi - Keamanan Kerja untuk Inovasi Berkelanjutan

Batas Kepemilikan SKK Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, ada batas kepemilikan SKK Konstruksi untuk setiap tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

Kualifikasi Operator

Paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda.

Kualifikasi Teknisi atau Analis

Paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi yang berbeda.

Kualifikasi Ahli

Paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi yang berbeda.

Baca Juga: Pentingnya Panduan ISO 45001 di Industri Transportasi Ramah Lingkungan - Manfaat dan Implementasi

Uji Kompetensi SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8

SKK Konstruksi diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan ruang lingkup atau skema sertifikasi LSP bidang konstruksi yang telah terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK. Uji dapat dilakukan di lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) terdekat. Uji kompetensi ini dilaksanakan dengan metode:

• Uji tulis
• Uji praktik atau observasi lapangan
• Wawancara

Kegiatan uji kompetensi tersebut dilakukan terhadap semua permohonan SKK Konstruksi meliputi permohonan baru, perpanjangan, dan/atau kenaikan jenjang.

Baca Juga: Pentingnya Panduan ISO 45001 di Industri Teknologi Energi Alternatif - Keamanan dan Kesehatan Kerja untuk Kemajuan Berkelanjutan

Masa Berlaku SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8

Masa berlaku SKK Konstruksi adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Baca Juga: Panduan Implementasi ISO 45001 di Industri Rekayasa Bangunan Hijau - Gaivo Consulting

Masa Berlaku dan Perpanjangan SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8

Masa berlaku SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8 adalah 5 tahun. SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8 wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakukanya. Khusus SKK Konstruksi dengan kualifikasi Ahli, wajib memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan (PKB).

Baca Juga: Pentingnya Panduan ISO 45001 di Industri Bahan Bangunan Hijau - Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Syarat Administrasi SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8

Untuk mendapatkan atau memperpanjang SKK Konstruksi Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai Jenjang 8, ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, antara lain:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) - E-KTP
• Ijasah Legalisir (Sekolah/kampus/notaris)
• NPWP
• Photo terbaru
• Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai Asosiasi Profesi yang diajukan di Portal
• Surat Keterangan Pengalaman Kerja/Referensi kerja (sesuai dengan jumlah tahun pengalaman yang dipersyaratkan)
• Sertifikat Kompetensi Kerja – PUPR