ABDI UTAMA

Lingkungan Open Pancor Dusun Ujan Rintis, Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Profil Perusahaan & Informasi lengkap legalitas usaha, sertifikasi, dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi

Informasi Administrasi Perusahaan

Nama Perusahaan

ABDI UTAMA

Nama resmi perusahaan sesuai akta pendirian
Identitas Badan Usaha

1801****47553

Nomor identitas unik badan usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

756822***915000

NPWP perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
Kontak Telepon

0878****0255

Nomor telepon untuk keperluan komunikasi bisnis
Alamat Email

cv.***@gmail.com

Email resmi perusahaan untuk korespondensi
Kota/Kabupaten

Kab. Lombok Tengah

Wilayah administrasi kota/kabupaten tempat berdomisili
Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Provinsi tempat perusahaan berdomisili
Alamat Lengkap

Lingkungan Open Pancor Dusun Ujan Rintis, Kab. Lombok Tengah

Alamat lengkap kantor pusat perusahaan sesuai dokumen resmi

Pencarian SBU Tidak Ditemukan?

Berikut adalah berbagai faktor yang dapat menyebabkan pencarian Sertifikat Badan Usaha (SBU) Anda tidak berhasil ditemukan dalam sistem.

Nomor NPWP Salah

Kesalahan input nomor NPWP merupakan penyebab paling umum. Pastikan nomor NPWP yang dimasukkan sesuai dengan yang terdaftar pada saat pengajuan SBU.

SBU Dibekukan

SBU dapat dibekukan sementara atau turun tayang dari sistem karena mendapat sanksi administratif atau pelanggaran ketentuan yang berlaku.

SBU Dicabut

Pencabutan SBU dapat terjadi karena berbagai hal seperti tidak memenuhi persyaratan berkelanjutan, pelanggaran berat, atau tidak melakukan perpanjangan tepat waktu.

SBU Kadaluarsa

SBU memiliki masa berlaku tertentu. Jika sudah melewati tanggal kadaluarsa dan belum diperpanjang, maka tidak akan muncul dalam pencarian aktif.

Gangguan Sistem

Kemungkinan terjadi gangguan teknis pada server atau database sistem ceksbu.com yang menyebabkan data SBU tidak dapat diakses sementara waktu.

Data Belum Terupdate

Untuk SBU yang baru diterbitkan, mungkin diperlukan waktu beberapa hari kerja hingga data tersinkronisasi dan dapat dicari dalam sistem online.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI 2017

Perlu Perhatian: 4 sertifikat sudah habis masa berlaku

Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan bukti pengakuan kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) kepada badan usaha jasa konstruksi. SBU ini menunjukkan kualifikasi dan klasifikasi pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan.

Sertifikat Habis Masa Berlaku (4)

Perhatian: Sertifikat Perlu Diperbaharui

Beberapa sertifikat SBU telah habis masa berlakunya. Untuk menjaga kualifikasi perusahaan dalam mengikuti tender konstruksi, sangat disarankan untuk:

  • Segera mengajukan perpanjangan sertifikat ke lembaga penerbit
  • Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk renewal
  • Menghubungi asosiasi terkait untuk proses pembaharuan
Sertifikat yang expired tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender konstruksi pemerintah.
BG007 K1 EXPIRED
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
Expired 1607 hari yang lalu
Tanggal Penerbitan:
20 February 2018
Masa Berlaku Hingga:
19 February 2021
Lembaga Penerbit:
ASKONAS
SI001 K1 EXPIRED
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
Expired 1607 hari yang lalu
Tanggal Penerbitan:
20 February 2018
Masa Berlaku Hingga:
19 February 2021
Lembaga Penerbit:
ASKONAS
SI003 K1 EXPIRED
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
Expired 1607 hari yang lalu
Tanggal Penerbitan:
20 February 2018
Masa Berlaku Hingga:
19 February 2021
Lembaga Penerbit:
ASKONAS
SI008 K1 EXPIRED
Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
Expired 1607 hari yang lalu
Tanggal Penerbitan:
20 February 2018
Masa Berlaku Hingga:
19 February 2021
Lembaga Penerbit:
ASKONAS
Informasi Penting:
  • Sertifikat aktif dapat digunakan untuk mengikuti tender konstruksi
  • Sertifikat expired perlu diperbaharui sebelum dapat digunakan
  • Masa berlaku sertifikat umumnya 3 tahun sejak penerbitan
Data terakhir diperbarui: 15 July 2025

Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI 2020

Sertifikasi Terbaru: ABDI UTAMA memiliki 5 sertifikat badan usaha berdasarkan standar KBLI 2020 yang merupakan klasifikasi terbaru.

Sertifikat Badan Usaha berdasarkan KBLI 2020 merupakan sertifikasi terbaru yang mengikuti perkembangan dan pemutakhiran klasifikasi bidang usaha konstruksi. Sertifikat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar dan regulasi terkini.

BG006 K
Konstruksi Gedung Pendidikan
Tanggal Ditetapkan:
20 January 2025
Masa Berlaku Hingga:
19 January 2028
Lembaga Sertifikasi:
PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI
BG006 K
Konstruksi Gedung Pendidikan
Tanggal Ditetapkan:
21 January 2023
Masa Berlaku Hingga:
20 January 2026
BS001 K
Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
Tanggal Ditetapkan:
21 January 2025
Masa Berlaku Hingga:
20 January 2028
Lembaga Sertifikasi:
PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI
BS001 K
Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
Tanggal Ditetapkan:
21 January 2023
Masa Berlaku Hingga:
20 January 2026
BS004 K
Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
Tanggal Ditetapkan:
21 January 2025
Masa Berlaku Hingga:
20 January 2028
Lembaga Sertifikasi:
PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI

Dokumen Legalitas Perusahaan

Legalitas Resmi: Dokumen berikut merupakan dasar hukum pendirian perusahaan ABDI UTAMA yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.

Dokumen legalitas perusahaan ABDI UTAMA mencakup akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi dasar hukum beroperasinya perusahaan sebagai badan usaha jasa konstruksi.

Notaris

Saharjo, SH.,M.Kn.,MH

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan ABDI UTAMA
Pengesahan Menteri

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Tanggal Akta

22 March 2016

Tanggal penandatanganan akta pendirian ABDI UTAMA
Notaris

ONI MONICA, SH., M.KN

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan ABDI UTAMA
Pengesahan Menteri

AHU-00*******************n 2022

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Tanggal Akta

17 February 2022

Tanggal penandatanganan akta pendirian ABDI UTAMA

Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat SKK Konstruksi

Daftar tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang terdaftar dan aktif dalam perusahaan ABDI UTAMA

Informasi: Tenaga kerja konstruksi berikut memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi dan telah terdaftar dalam sistem pemerintah.
PJTBU
SAMI'UNd
*******

520201****730004

SI01
Tenaga Kerja Bersertifikat
PJSKBU
MAULANA IKBALd
MAULAN* IKBAL

520201****960004

SI01 BG006
Tenaga Kerja Bersertifikat
PJSKBU
SULHIATI, S.Pdd
SULHIA**, S.Pd

520201****850001

SI08 BS004
Tenaga Kerja Bersertifikat
PJSKBU
DEWI RATNASARId
DEWI R**NASARI

520201****910005

SI03 BS001
Tenaga Kerja Bersertifikat

Contoh Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBUJK

ABDI UTAMA Contoh Format Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi
Tentang Layanan Ini

Layanan ini menyediakan informasi resmi mengenai badan usaha jasa konstruksi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Data yang ditampilkan bersumber dari berbagai instansi terkait termasuk Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga sertifikasi resmi.

Kegunaan Informasi
  • Verifikasi legalitas perusahaan konstruksi
  • Pengecekan sertifikasi dan kualifikasi
  • Evaluasi kompetensi tenaga kerja
  • Due diligence untuk kemitraan bisnis

Data terakhir diperbarui: 15 July 2025 08:41 WIB

Informasi yang ditampilkan merupakan data resmi yang bersumber dari sistem pemerintah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pemutakhiran data oleh instansi terkait.

Saran dan masukan

FAQ

Ceksbu.com adalah platform online untuk cek dan konsultasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi secara mudah, cepat, dan terpercaya.
Anda cukup mengakses Ceksbu.com, masukkan nama badan usaha atau NPWP, dan sistem kami akan menampilkan data sertifikasi yang tersedia.
Ya, layanan cek SBU di Ceksbu.com tersedia secara gratis untuk publik, dengan data yang bersumber dari sistem resmi LPJK dan Kementerian PUPR.