ALDO

DUSUN KRAJAN II, Kab. Lumajang Jawa Timur

Profil Perusahaan & Informasi lengkap legalitas usaha, sertifikasi, dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi

Informasi Administrasi Perusahaan

Nama Perusahaan

ALDO

Nama resmi perusahaan sesuai akta pendirian

Identitas Badan Usaha

1279****30265

Nomor identitas unik badan usaha

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

316745***625000

NPWP perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak

Kontak Telepon

0853****9610

Nomor telepon untuk keperluan komunikasi bisnis

Alamat Email

cva***@yahoo.co.id

Email resmi perusahaan untuk korespondensi

Kota/Kabupaten

Kab. Lumajang

Wilayah administrasi kota/kabupaten tempat berdomisili

Provinsi

Jawa Timur

Provinsi tempat perusahaan berdomisili

Alamat Lengkap

DUSUN KRAJAN II, Kab. Lumajang

Alamat lengkap kantor pusat perusahaan sesuai dokumen resmi

Pencarian SBU Tidak Ditemukan?

Berikut adalah berbagai faktor yang dapat menyebabkan pencarian Sertifikat Badan Usaha (SBU) Anda tidak berhasil ditemukan dalam sistem.

Nomor NPWP Salah

Kesalahan input nomor NPWP merupakan penyebab paling umum. Pastikan nomor NPWP yang dimasukkan sesuai dengan yang terdaftar pada saat pengajuan SBU.

SBU Dibekukan

SBU dapat dibekukan sementara atau turun tayang dari sistem karena mendapat sanksi administratif atau pelanggaran ketentuan yang berlaku.

SBU Dicabut

Pencabutan SBU dapat terjadi karena berbagai hal seperti tidak memenuhi persyaratan berkelanjutan, pelanggaran berat, atau tidak melakukan perpanjangan tepat waktu.

SBU Kadaluarsa

SBU memiliki masa berlaku tertentu. Jika sudah melewati tanggal kadaluarsa dan belum diperpanjang, maka tidak akan muncul dalam pencarian aktif.

Gangguan Sistem

Kemungkinan terjadi gangguan teknis pada server atau database sistem ceksbu.com yang menyebabkan data SBU tidak dapat diakses sementara waktu.

Data Belum Terupdate

Untuk SBU yang baru diterbitkan, mungkin diperlukan waktu beberapa hari kerja hingga data tersinkronisasi dan dapat dicari dalam sistem online.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI 2017

Perlu Perhatian: 4 sertifikat sudah habis masa berlaku

Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan bukti pengakuan kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) kepada badan usaha jasa konstruksi. SBU ini menunjukkan kualifikasi dan klasifikasi pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan.

Sertifikat Habis Masa Berlaku (4)

Perhatian: Sertifikat Perlu Diperbaharui

Beberapa sertifikat SBU telah habis masa berlakunya. Untuk menjaga kualifikasi perusahaan dalam mengikuti tender konstruksi, sangat disarankan untuk:

Segera mengajukan perpanjangan sertifikat ke lembaga penerbit
Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk renewal
Menghubungi asosiasi terkait untuk proses pembaharuan

Sertifikat yang expired tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender konstruksi pemerintah.

BG008 K1 EXPIRED

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan

Expired 1642 hari yang lalu

Tanggal Penerbitan:
11 April 2018

Masa Berlaku Hingga:
~~10 April 2021~~

Lembaga Penerbit:
GAPENSI

BG009 K1 EXPIRED

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

Expired 1642 hari yang lalu

Tanggal Penerbitan:
11 April 2018

Masa Berlaku Hingga:
~~10 April 2021~~

Lembaga Penerbit:
GAPENSI

SI001 K1 EXPIRED

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya

Expired 1642 hari yang lalu

Tanggal Penerbitan:
11 April 2018

Masa Berlaku Hingga:
~~10 April 2021~~

Lembaga Penerbit:
GAPENSI

SI003 K1 EXPIRED

Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara

Expired 1642 hari yang lalu

Tanggal Penerbitan:
11 April 2018

Masa Berlaku Hingga:
~~10 April 2021~~

Lembaga Penerbit:
GAPENSI

Informasi Penting:

Sertifikat aktif dapat digunakan untuk mengikuti tender konstruksi
Sertifikat expired perlu diperbaharui sebelum dapat digunakan
Masa berlaku sertifikat umumnya 3 tahun sejak penerbitan

Data terakhir diperbarui: 08 October 2025

Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI 2020

Sertifikasi Terbaru: ALDO memiliki 6 sertifikat badan usaha berdasarkan standar KBLI 2020 yang merupakan klasifikasi terbaru.

Sertifikat Badan Usaha berdasarkan KBLI 2020 merupakan sertifikasi terbaru yang mengikuti perkembangan dan pemutakhiran klasifikasi bidang usaha konstruksi. Sertifikat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar dan regulasi terkini.

BG004 K

Konstruksi Gedung Perbelanjaan

Tanggal Ditetapkan:
06 July 2022

Masa Berlaku Hingga:
05 July 2025

Lembaga Sertifikasi:
LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)

BG005 K

Konstruksi Gedung Kesehatan

Tanggal Ditetapkan:
06 July 2022

Masa Berlaku Hingga:
05 July 2025

Lembaga Sertifikasi:
LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)

BG006 K

Konstruksi Gedung Pendidikan

Tanggal Ditetapkan:
11 September 2024

Masa Berlaku Hingga:
10 September 2027

Lembaga Sertifikasi:
Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)

BS001 K

Konstruksi Bangunan Sipil Jalan

Tanggal Ditetapkan:
13 June 2025

Masa Berlaku Hingga:
12 June 2028

Lembaga Sertifikasi:
PT. GAMANA KRIDA BHAKTI JATIM (GAPENSI)

BS004 K

Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

Tanggal Ditetapkan:
14 June 2025

Masa Berlaku Hingga:
13 June 2028

Lembaga Sertifikasi:
PT. GAMANA KRIDA BHAKTI JATIM (GAPENSI)

BS005 K

Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih

Tanggal Ditetapkan:
05 June 2024

Masa Berlaku Hingga:
04 June 2027

Lembaga Sertifikasi:
Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)

Dokumen Legalitas Perusahaan

Legalitas Resmi: Dokumen berikut merupakan dasar hukum pendirian perusahaan ALDO yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.

Dokumen legalitas perusahaan ALDO mencakup akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi dasar hukum beroperasinya perusahaan sebagai badan usaha jasa konstruksi.

Notaris

Lusiawati, SH

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan ALDO

Pengesahan Menteri

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

Tanggal Akta

22 June 2012

Tanggal penandatanganan akta pendirian ALDO

Notaris

Lusiawati, S.H

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan ALDO

Pengesahan Menteri

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

Tanggal Akta

18 October 2012

Tanggal penandatanganan akta pendirian ALDO

Notaris

DADANG AGUS SETIAWAN S.H., M.Kn.

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan ALDO

Pengesahan Menteri

AHU-00*******************N 2022

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

Tanggal Akta

27 June 2022

Tanggal penandatanganan akta pendirian ALDO

Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat SKK Konstruksi

Daftar tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang terdaftar dan aktif dalam perusahaan ALDO

Informasi: Tenaga kerja konstruksi berikut memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi dan telah terdaftar dalam sistem pemerintah.

PJBU

SUU

. 350**********003

Tenaga Kerja Bersertifikat

PJTBU

BAK

. 350**********001

SI01

Tenaga Kerja Bersertifikat

PJSKBU

FAT

. 350**********004

SI01 BG005

Tenaga Kerja Bersertifikat

PJSKBU

MOC

. 350**********004

SI08 BS004

Tenaga Kerja Bersertifikat

PJSKBU

ANA

. 350**********003

SI11 BS005

Tenaga Kerja Bersertifikat

PJSKBU

MOC

. 350**********001

SI03 BS001

Tenaga Kerja Bersertifikat

Contoh Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBUJK

ALDO Contoh Format Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Tentang Layanan Ini

Layanan ini menyediakan informasi resmi mengenai badan usaha jasa konstruksi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Data yang ditampilkan bersumber dari berbagai instansi terkait termasuk Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga sertifikasi resmi.

Kegunaan Informasi

Verifikasi legalitas perusahaan konstruksi
Pengecekan sertifikasi dan kualifikasi
Evaluasi kompetensi tenaga kerja
Due diligence untuk kemitraan bisnis

Data terakhir diperbarui: 08 October 2025 02:20 WIB

Informasi yang ditampilkan merupakan data resmi yang bersumber dari sistem pemerintah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pemutakhiran data oleh instansi terkait.

Saran dan masukan