BENGAWAN TJIPTA JAYA

JALAN TULANG BAWANG UTARA III, NOMOR 18, Kota Surakarta Jawa Tengah

Profil Perusahaan & Informasi lengkap legalitas usaha, sertifikasi, dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi

Informasi Administrasi Perusahaan

Nama Perusahaan

BENGAWAN TJIPTA JAYA

Nama resmi perusahaan sesuai akta pendirian
Identitas Badan Usaha

0277****22235

Nomor identitas unik badan usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

967934***526000

NPWP perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
Kontak Telepon

0812****800

Nomor telepon untuk keperluan komunikasi bisnis
Alamat Email

ben***@gmail.com

Email resmi perusahaan untuk korespondensi
Kota/Kabupaten

Kota Surakarta

Wilayah administrasi kota/kabupaten tempat berdomisili
Provinsi

Jawa Tengah

Provinsi tempat perusahaan berdomisili
Alamat Lengkap

JALAN TULANG BAWANG UTARA III, NOMOR 18, Kota Surakarta

Alamat lengkap kantor pusat perusahaan sesuai dokumen resmi

Pencarian SBU Tidak Ditemukan?

Berikut adalah berbagai faktor yang dapat menyebabkan pencarian Sertifikat Badan Usaha (SBU) Anda tidak berhasil ditemukan dalam sistem.

Nomor NPWP Salah

Kesalahan input nomor NPWP merupakan penyebab paling umum. Pastikan nomor NPWP yang dimasukkan sesuai dengan yang terdaftar pada saat pengajuan SBU.

SBU Dibekukan

SBU dapat dibekukan sementara atau turun tayang dari sistem karena mendapat sanksi administratif atau pelanggaran ketentuan yang berlaku.

SBU Dicabut

Pencabutan SBU dapat terjadi karena berbagai hal seperti tidak memenuhi persyaratan berkelanjutan, pelanggaran berat, atau tidak melakukan perpanjangan tepat waktu.

SBU Kadaluarsa

SBU memiliki masa berlaku tertentu. Jika sudah melewati tanggal kadaluarsa dan belum diperpanjang, maka tidak akan muncul dalam pencarian aktif.

Gangguan Sistem

Kemungkinan terjadi gangguan teknis pada server atau database sistem ceksbu.com yang menyebabkan data SBU tidak dapat diakses sementara waktu.

Data Belum Terupdate

Untuk SBU yang baru diterbitkan, mungkin diperlukan waktu beberapa hari kerja hingga data tersinkronisasi dan dapat dicari dalam sistem online.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI 2020

Sertifikasi Terbaru: BENGAWAN TJIPTA JAYA memiliki 7 sertifikat badan usaha berdasarkan standar KBLI 2020 yang merupakan klasifikasi terbaru.

Sertifikat Badan Usaha berdasarkan KBLI 2020 merupakan sertifikasi terbaru yang mengikuti perkembangan dan pemutakhiran klasifikasi bidang usaha konstruksi. Sertifikat ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar dan regulasi terkini.

RK001 K
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
Tanggal Ditetapkan:
21 July 2022
Masa Berlaku Hingga:
20 July 2025
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO
RK001 K
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
Tanggal Ditetapkan:
03 May 2023
Masa Berlaku Hingga:
02 May 2026
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO
RK002 K
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
Tanggal Ditetapkan:
16 August 2022
Masa Berlaku Hingga:
15 August 2025
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO
RK002 K
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
Tanggal Ditetapkan:
21 July 2023
Masa Berlaku Hingga:
20 July 2026
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO
RK003 K
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
Tanggal Ditetapkan:
16 August 2022
Masa Berlaku Hingga:
15 August 2025
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO
RK003 K
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
Tanggal Ditetapkan:
21 November 2022
Masa Berlaku Hingga:
20 November 2025
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO
RK003 K
Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
Tanggal Ditetapkan:
21 July 2023
Masa Berlaku Hingga:
20 July 2026
Lembaga Sertifikasi:
Lembaga Sertifikasi INKINDO

Dokumen Legalitas Perusahaan

Legalitas Resmi: Dokumen berikut merupakan dasar hukum pendirian perusahaan BENGAWAN TJIPTA JAYA yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.

Dokumen legalitas perusahaan BENGAWAN TJIPTA JAYA mencakup akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi dasar hukum beroperasinya perusahaan sebagai badan usaha jasa konstruksi.

Notaris

FATIAH S.H., M.KN.

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan BENGAWAN TJIPTA JAYA
Pengesahan Menteri

AHU-00*******************n 2020

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Tanggal Akta

19 November 2020

Tanggal penandatanganan akta pendirian BENGAWAN TJIPTA JAYA
Notaris

Sri Utami, SH.,M.Kn

Notaris yang mengesahkan akta pendirian perusahaan BENGAWAN TJIPTA JAYA
Pengesahan Menteri

AHU-00*******************n 2022

Nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
Tanggal Akta

22 February 2022

Tanggal penandatanganan akta pendirian BENGAWAN TJIPTA JAYA

Contoh Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBUJK

BENGAWAN TJIPTA JAYA Contoh Format Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi
Tentang Layanan Ini

Layanan ini menyediakan informasi resmi mengenai badan usaha jasa konstruksi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Data yang ditampilkan bersumber dari berbagai instansi terkait termasuk Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga sertifikasi resmi.

Kegunaan Informasi
  • Verifikasi legalitas perusahaan konstruksi
  • Pengecekan sertifikasi dan kualifikasi
  • Evaluasi kompetensi tenaga kerja
  • Due diligence untuk kemitraan bisnis

Data terakhir diperbarui: 03 September 2025 03:25 WIB

Informasi yang ditampilkan merupakan data resmi yang bersumber dari sistem pemerintah dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pemutakhiran data oleh instansi terkait.

Saran dan masukan

FAQ

Ceksbu.com adalah platform online untuk cek dan konsultasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi secara mudah, cepat, dan terpercaya.
Anda cukup mengakses Ceksbu.com, masukkan nama badan usaha atau NPWP, dan sistem kami akan menampilkan data sertifikasi yang tersedia.
Ya, layanan cek SBU di Ceksbu.com tersedia secara gratis untuk publik, dengan data yang bersumber dari sistem resmi LPJK dan Kementerian PUPR.